Guru Melaksanakan Segala Kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

Artikel, Materi PAI
Toto Si Mandja – Guru Melaksanakan Segala Kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan


Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 8 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan”. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari.

Guru adalah bagian warga negara dan warga masyarakat yang merupakan aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), atau aparat pemerintahan di bidang pendidikan. Pemerintah departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola bidang pendidikan sudah pasti memiliki ketentuan-ketentuan yang merupakan policy, agar pelaksanaan dapat terarah.

Guru sebagai aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan langsung kurikulum dan proses belajar mengajar, harus memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalan-persoalan pendidikan. Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu, diharapkan proses pendidikan berjalan lancar sehingga bisa menopang pelaksanaan pembangunan bangsa secara integral.

Tetapi harus diingat bahwa kebijaksanaan atau ketentuan-ketentuanpemerintah itu biasanya bersifat umum oleh karena itu guru sebagai pelaksana yang paling operasional harus memahami secara cermat dan kritis serta mengembangkannya secara rasional dan kreatif yang akhirnya dapat mendukung policy pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Untuk mengarahkan kepada maksud-maksud sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
1. Guru harus benar-benar memahami maksud dan arah kebijaksanaan pendidikan nasional, agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat.
2. Guru harus terus-menerus meningkatkan profesi guru untuk memenuhi hakikat keguruannya.
3. Dilakukan penilaian, pengawasan dan sanksi yang objektif dan rasional. 
4. Pemimpin lembaga-lembaga pendidikan harus bersifat terbuka, dalam upaya menerjemahkan setiap ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Guru yang semata-mata sebagai kiat dan pelaksana pemerintah di bidang kurikulum dan proses belajar mengajar, perlu netral, tidak memihak pada golongan politik apapun.
6. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), yang berkenaan dengan pembaruan di bidang pendidikan, perlu upaya kerjasama antara pemerintah dan organisasi profesional guru (PGRI) dan juga dengan ISPI.

Menurut kesepakatan para guru Indonesia, dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa.
Copyright by: Toto Si Mandja
author

Author: 

Tidak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang tidak mau belajar.

Related Posts

Comments are closed.