Makalah Analisis Pengembangan Kurikulum PAI SMA Tentang Penerapan Model Administratif dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Makalah
Toto Si Mandja – Makalah Analisis Pengembangan Kurikulum PAI SMA Tentang Penerapan Model Administratif dalam Pengembangan Kurikulum PAI

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian, Landasan dan Prinsip Model Administratif Kurikulum
Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal adalah model administratif karena model ini menggunakan prosedur “garis-staf” atau garis komando “dari atas ke bawah” (top-down). Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi (kemdiknas), kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah (steering committee) yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis dan tujuan umum pendidikan.
Selanjutnya, mereka membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan. Anggota-anggota kelompok kerja umumnya terdiri atas guru-guru dan spesialis-spesialis kurikulum. Tugasnya adalah merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, menyusun materi, kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan sebagainya sesuai dengan kebijakan steering committee. Hasil pekerjaannya direvisi oleh panitia pengarah. Jika dipandang perlu (tetapi hal ini jarang terjadi) akan diadakan uji coba (try-out) untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Hal ini dikerjakan oleh suatu komisi yang ditunjuk oleh panita pengarah, dan keanggotaannya terdiri atas sebagian besar kepala-kepala sekolah. Apabila pekerjaan itu telah selesai, diserahkan kembali kepada panitia pengarah untuk ditelaah kembali, baru kemudian diimplementasikan.[1]

Sementara E. Mulyasa mengatakan bahwa pengembangan kurikulum model administratif merupakan model yang paling dikenal, karena dikembangkan dari atas ke bawah (sentralisasi). Pengembangan kurikulum model administratif, inisiatifnya menggunakan prosedur administratif, sehingga dinas pendidikan memiliki beberapa komisi, dari komisi tingkat atas (BSNP atau Puskur) yang menentukan kebijakan kurikulum sampai komisi tingkat bawah (sekolah/MGMP) yang melaksanakan kurikulum tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Komisi paling atas adalah komisi pengarah, yang terdiri dari petugas administratif tingkat tinggi (Direktorat) dan para ahli pendidikan. Komisi ini bertugas menentukan perencanaan umum berdasarkan suatu filsafat tertentu. Komisi berikutnya adalah komisi penasehat (advisory committees), yang bertugas membantu komisi pengarah dengan personalia sekolah dalam merumuskan perencanaan, prinsip, dan tujuan. Komisi ketiga adalah komisi kerja (BSNP dan Puskur), yang bertanggungjawab untuk mengkonstruksi kurikulum. Komisi ini antara lain bertugas untuk merumuskan standar isi, standar kompetensi, standar proses, dan standar penilaian. Komisi terakhir adalah komisi administrasi, yang bekerja selama kurikulum diperbaiki, diuji coba, sampai menghasilkan kurikulum yang benar-benar siap untuk didiseminasikan. Model pengembangan kurikulum ini sering mendapat kritikan, karena dipandang tidak demokratis, dan kurang memperhatikan inisiatif para guru. Di Indonesia model ini digunakan dalam penerapan kurikulum 1968 dan kurikulum 1975.[2]    
B.     Langkah-langkah Penerapan Model Administratif dalam Pengembangan Kurikulum PAI
Model pengembangan kurikulum in merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Anggota-anggota komisi atau tim ini terdiri atas, pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tugas tim atau komisi ini adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Setelah hal-hal yang mendasar ini terumuskan dan mendapatkan pengkajian yang seksama, administrator pendidikan menyusun tim atau komisi kerja pengembangan kurikulum. Para anggota tim atau komisi ini terdiri atas para ahli pendidikan atau kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, guru-guru bidang studi yang senior. Tim kerja pengembangan kurikulum bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih operasional, dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah diarsipkan oleh tim pengarah. Tugas tim kerja ini merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuantujuan yang lebih umum, memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru-guru.
Setelah semua tugas dari tim kerja pengembangan kurikulum tersebut selesai, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Setelah mendapatkan beberapa penyempurnaan, dan dinilai telah cukup baik, administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut.  Karena sifatnya yang datang dari atas, model pengembangan kurikulum demikian disebut juga model “line staff”. Pengembangan kurikulum terdiri atas, tidak selalu segera berjalan, sebab menuntut kesiapan dari pelaksanaanya, terutama guru-guru. Mereka perlu mendapatkan petunjuk dan penjelasan atau mungkin juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan akan adanya penataran sering tidak dapat dihindarkan.
Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, selama tahun-tahun permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan, dan pengawasan serta bimbingan dalampelaksanaanya. Setelah berjalan beberapa saat perlu juga dilakukan suatu evaluasi, untuk menilai baik validitas komponen-komponennya, prosedur pelaksanaan maupun keberhasilannya. Penilaian menyeluruh dapat dilakukan oleh tim khusus dari tingkat pusat atau daerah, sedang penilaian persekolah dapat dilakukan oleh tim khusus sekolah yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut merupakan umpan balik, baik bagi instansi pendidikan di tingkat pusat, daerah, maupun sekolah. [3]
Model administratif/garis komando memiliki langkah-langkah sebagai berikut:
1.      Administrator Pendidikan/Top Administratif Officers (pemimpin) membentuk komisi pengarah.
2.      Komisi Pengarah (Steering Committee) bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, dan menyiapkan suatu pernyataan filosofi dan tujuan-tujuan untuk seluruh wilayah sekolah.
3.      Membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional mencakup keseluruhan komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
4.      Komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak perlu. Karena pengembangan kurikulum model administratif ini berdasarkan konsep, inisiatif, dan arahan dari atas ke bawah, maka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk mempersiapkan para pelaksana kurikulum tersebut.[4]
C.    Keunggulan dan Kelemahan Model Administratif dalam Pengembangan Kurikulum PAI
Pada model administratif penekanan diberikan pada orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum dengan uraian tegas dan fungsinya masing-masing, di samping pengarahan kegiatan yang bercirikan dari atas ke bawah. Model ini pada dasarnya mudah dilaksanakan pada negara penganut sistem sentralisasi dalam pengembangan kurikulum dan juga bagi negara yang kemampuan profesional guru-gurunya masih lemah. Kekurangannya terletak pada kurangnya dampak perubahan kurikulum, karena hasil kegiatannya seolah-olah dilaksanakan dari atas tanpa memperhatikan people change. Hal lainnya adalah yang dihasilkan diterapkan secara seragam pada kebutuhan dan kekhususan-kekhususan daerah menuntut adanya variasi sesuai situasi dan kondisinya masing-masing. Titik pandangan model dari bawah diletakkan pada pengembangan kurikulum yang diselenggarakan secara demokratis yaitu dari bawah. Keuntungannya adalah proses pengambilan keputusan terletak pada para pelaksana, mengikutsertakan banyak pihak bawah, yaitu guru-guru. Berdasarkan hal itu, maka terkuaklah tirai broken front sebagaimana lazim ditemui apabila pembaruan kurikulum disodorkan dari atas. Kekurangannya yang paling menonjol model ini mengabaikan segi teknis dan profesional tentang kurikulum.[5]


[1] Zainal Arifin. 2012. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 138
[2] E. Mulyasa. 2006. Kurikulum yang Disempurnakan; Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 99-100
[3] Nana Syaodih Sukmadinata. 2002. Pengembangan Kurikulum Teori dan Pratek.. Bandung: Remaja Rosdakarya. h.  160
[4]http://imammalik11.wordpress.com/2013/11/16/model-dan-prinsip-pengembangan-kurikulum/ diakses pada hari Rabu, tanggal 26-03-2014 pukul 17:15
[5] Zainal Arifin. Op Cit. h. 143-144
Copyright by: Toto Si Mandja
author

Author: 

Tidak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang tidak mau belajar.

Related Posts

Comments are closed.